Kasus korupsi Anas Urbaningrum

Mantan Ketua umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum divonis hukuman 8 tahun pidana penjara oleh majelis hakim peradilan tindak pidana korupsi karena terbukti korupsi menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang.

"Menjatuhkan pidana terhadap Anas Urbaningrum dengan pidana penjara selama delapan tahun," kata majelis hakim dalam sidang yang berakhir sekitar pukul 18.10 WIB, Rabu (24/09) petang.

Anas juga dihukum harus membayar pidana denda sebesar Rp300 juta dan harus membayar uang penganti kerugian negara sedikitnya Rp 57,5 miliar.

Putusan ini berbeda dengan tuntutan jaksa yang menuntut Anas dihukum 15 tahun penjara, membayar uang pengganti Rp 94,18 miliar dan mencabut hak politiknya.

Di hadapan majelis hakim, Anas Urbaningrum menyatakan, vonis terhadap dirinya "tidak adil karena tidak didasarkan fakta persidangan."

Anas dan jaksa penuntut umum kemudian meminta waktu sepekan untuk "berpikir" mengajukan upaya banding atau tidak.

Dalam amar putusannya, dua orang majelis hakim sempat mengajukan perbedaan pendapat.

Berawal dari Nazaruddin

Anas Urbaningrum didakwa menerima hadiah dari berbagai proyek pemerintah, termasuk proyek Hambalang senilai Rp 116,8 miliar dan US$ 5,26 juta dalam persidangan pertama awal 2014.

Tuntutan jaksa menyebutkan, Anas juga menerima dua kendaraan mewah yang masing-masing seharga Rp 670juta dan Rp 735 juta.

Dalam fakta persidangan, pria kelahiran 1969 ini terbukti melakukan pencucian uang dengan membeli rumah di Jakarta dan sepetak lahan di Yogyakarta senilai Rp 20,8 miliar.

Anas juga disebut menyamarkan asetnya berupa tambang di Kutai Timur, Kalimantan Timur.

Amar putusan majelis hakim mengungkapkan, uang yang diperoleh Anas sebagian disimpan di Permai Group untuk digunakan sebagai dana pemenangan untuk posisi Ketua Partai Demokrat.

Berulangkali membantah

Anas berulang kali membantah telah menerima hadiah berupa uang, barang dan fasilitas senilai Rp 116,8 miliar dan US$ 5,26 juta. Dia juga berulangkali menyebut dirinya sebagai pihak yang dikorbankan.

Dugaan keterlibatan Anas terungkap berdasarkan kesaksian mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin.

Dalam berbagai kesempatan, Nazaruddin -terpidana kasus korupsi- mengaku uang hasil dugaan korupsi proyek tersebut digunakan untuk biaya pemenangan Anas dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung pada 2010 lalu. 

Anas Urbaningrum mundur dari Ketua Umum Partai Demokrat

Anas Urbaningrum: "Hari-hari ini dan ke depan, sejarah akan menguji apakah Partai Demokrat etikanya bersih, cerdas dan santun. Partai yang bersih atau korup? Partai cerdas atau tidak cerdas? Partai yang santun atau sadis? Apakah yang akan terjadi kesantunan politik atau sadisme politik? Tentu ujian itu akan berjalan sesuai dengan perkembangan waktu dan keadaan." Anas Urbaningrum mengemukakan hal itu dalam pidato tanpa teks pernyataan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat di hadapan wartawan di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (23/2/2013), setelah sehari sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.